Said Iqbal yang merupakan KSPI (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) meminta pemerintah untuk menaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 15%. tidak hanya itu, Said Iqbal juga mengatakan ada tiga alasan kenapa banyak buruh yang meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 10 persen sampai 15 persen.
Hal pertama dari hasil pemeriksaan Pekerja Harian Lepas (KHL) di 25 kota industri seluruh Indonesia seperti: Jabodetabek, Ambon, Sidoarjo, Mimika, Semarang, Batam, Makassar, dan Morowali diketahui ada kenaikan nilai Pekerja Harian Lepas (KHL) sebesar 12% sampai 15%.
Tidak hanya itu, ada juga pemeriksaan (survei) yang dilakukan pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu juga mengatakan kalau ada 60 item dalam Pekerja Harian Lepas (KHL) yang mengalami kenaikan.
Salah satu item yang paling tinggi adalah Ongkos Transportasi sampai 30% , Sewa Rumah Di Industri Pertambangan Hingga 45%, dan Pendidikan Anak. Oleh karena itu Said Iqbal memberikan usulan untuk indeks tertentu kisaran 1,0 sampai 2,0. Bukan justru di bawah 1,0 suayah seimbang dan tidak semakin tinggi.
Alasan ketiga para buruh di seluruh Indonesia meminta kenaikan upah karena, menurut mereka tanah air sudah menjadi salah satu Upper Middle Income Country Negara berpenghasilan menengah ke atas oleh Bank Dunia pada Juni Tahun 2023. Dimana Negara Indonesia mempunyai tingkatan Penghasilan Nasional Bruto (PNB) per kapita hingga U$$4.466. Tidak hanya itu, Indonesia juga tercantum memiliki Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita mencapai U$$4.580 pada tahun 2022.
“Kalau memang kita disebut atas (Upper) Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Country). Harusnya di lapangan dinaiki upah ini tahun 2024, kenaikan 10 sampai 15 persen tentu masuk akal” kata Said Iqbal.
Awalnya, Indah Anggoro Putri yang merupakan Dirjen Jaminan Sosial (Jamsos) dan Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan semenjak peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) di publikasikan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember tahun 2022 sudah banyak hoaks bermunculan. Salah satunya tentang penetapan Upah Minimum.
“Tidak benar jika ada hoaks yang mengungkap perppu ini membatalkan kekuasaan kepada Pemerintah Pusat Menaker buat mendapatkan upah di semua daerah tentu kami sangat membantunya. Hanya mengikuti kekuasaan Pemerintah Pusat memberikan kepada daerah yang mendapatkan bencana umum Nasional saja” kata Indah.
Indah juga mengatakan kalau dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Cipta Kerja ini tentunya ada perubahan pokok ketenagakerjaan tentang gaji minimal pada pasal 88 C, 88 D dan 88 F.
Salah satunya yaitu penegasaan keputusan penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dapat diberlakukan jika hasil perhitungannya lebih besar dari upah minimum Provinsi (UMP). Sedangkan untuk Kabupaten/Kota sendiri memiliki UMK perlu memenuhi syarat yang sudah diatur dalam peraturan Pemerintah.
Selanjutnya untuk perubahan penghitungan Upah minimal perlu mempertimbangkan 3 variabel diantaranya: Inflasi, Indeks dan Ekonomi tentunya hal ini akan diatur dalam peraturan pemerintahan.
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia sendiri dituliskan di dalam Revisi PP 36 tahun 2021 ada upah minimum dan nanti tentunya akan diubah karena Peraturan Pemerintah 36b tersebut menunjuk ke undang-undang cipta kerja.
Tidak hanya itu, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia juga terdapat formula perhitungan upah minimal yang berbeda ketika keadaan tertentu. Maksud dari peraturan ini adalah memberikan landasan hukum kepada pemerintah untuk membereskan suatu keadaaan tertentu yang menyebabkan dampak langsung kepada usaha dan kerja.
Keadaan yang dimaksud adalah, jika terjadinya bencana yang dibenarkan oleh Presiden seperti bencana non alam pandemi.