Menjelang pemilu tahun 2024 jumlah pencucian uang meningkat, hal tersebut dikabarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). Dan memberikan titik terang mengenai pencucian uang yang sudah mencurigakan saat ini. “Pastinya saat ini sudah terlihat titik pencucian Dana pemilihan dan pengumpulannya sudah dimulai hari ini juga” Kata Maimirza pada rapat koordinasi. Maimirza berpendapat jika tahapan kampanye menjadi peluang besar untuk para politikus yang ingin melakukan pencucian dana. “Pada saat penghitungan dan pemilihan suara pastinya akan ada dana aliran, dan yang paling menghebohkan adalah hasilnya. Disitu pastinya kami akan melihat kejahatan yang dilakukan oleh politikus dalam pencucian uang tersebut” kata Maimirza.

Maimirza pastinya akan menjamin pengawasan aliran dana dalam pemilu tahun 2024 agar berlangsung dengan aman dan tidak ada kasus pencucian uang pada saat itu. Maimirza dan pihaknya akan melakukan kontribusi sehingga sangat didukung oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu yang merupakan pengawas dana kampanye milik partai-partai politik tersebut. Oleh karena itu KPU dan Bawaslu sangat penting, dalam menuntaskan kejahatan yang dilakukan oleh politikus.

Tidak hanya itu Kepala Pusat Pelaporan Analisis keuangan yaitu Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa pengawasan pencucian dana tersebut merupakan komitmen paling penting untuk PPATK. Agar tidak terjadinya politikus ketika kontestasi pemilu tahun 2024, PPATK juga sudah menugaskan Satuan Gugus tugas (Satgas) pemilu di tahun 2024 untuk menyelidiki tentang masing-masing politikus yang akan diangkat sebagai caleg atau yang sering disebut dengan calon anggota legislatif. Berikut Ivan memberikan tanggapan mengenai hal tersebut “Kami sudah mengkoordinasikan bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dan pastinya kami semua akan selalu mengatur organisasi bersama beliau yang termasuk dalam kepentingan ini”.

Ivan juga memberitahu permodalan pemilu yang sudah terjadi sebelumnya mencapai 1 triliun, dana tersebut merupakan hasil dari kegiatan penangkapan ikan, penebangan hutan, pembalakan liar, penambangan secara ilegal. Tentunya hal tersebut membuat irvan terheran-heran, karena nilainya sampai triliunan rupiah. “Transaksi yang diawasi oleh PPATK, ada pada pihak dari tersangka yang melakukan penjualan kayu yang ilegal. Akan tetapi kami sudah melihat jelas jika transaksinya bersangkutan dengan salah satu kontestasi politik” Katanya.

Kekecewaannya terhadap PPATK, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mengingatkan, jika masih banyak penjelasan yang perlu dipahami dalam hal itu, khususnya aliran dana yang merupakan kasus korupsi. Masyarakat juga pastinya kecewa dalam hal ini, karena korupsi di Indonesia masih saja terjadi dan meningkat. Korupsi merupakan kejahatan yang sangat fatal karena sama saja dengan judi dan pastinya dilarang di Indonesia. Namun masih saja banyak orang-orang yang melakukan korupsi, bahkan politikus pun ikut serta dalam aliran dana tersebut.

Banyak juga yang beranggapan jika Indonesia sangat damai akan korupsi, tetapi malah sebaliknya. Di Indonesia sendiri tentunya banyak yang melakukan korupsi. meskipun sudah dilarang dan sudah mempunyai UUD nya. Tidak hanya itu, korupsi biasanya seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi.

Oleh karena itu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat selalu memberikan arahan untuk lebih maju dalam memberantas korupsi. Dan sekarang jelang pemilu tahun 2024, semakin meningkat aliran Dana ke Partai Politik hingga triliunan rupiah. Maka tidak heran jika banyak yang berpikir jika partai politik cukup terkait dalam aliran dana, karena sudah sering Partai Politik melakukan korupsi ketika pemilu.