Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Iklim Politik yang Terus Berubah Mempengaruhi Perubahan Kurikulum Terbaru

 

Penulis : Hikmatul Hasanah


Tiap pemerintahan, senantiasa berusaha berikan yang terbaik untuk rakyat. Disaat suatu pemerintahan memiliki kekuasan senantiasa berupaya mencitrakan atau kerja keras dengan benar-benar untuk memiliki nilai tambah terhadap rakyatnya. Dengan impian akan terpilih kembali pada rentang masa berikutnya.


Itu sesuatu kerutinan dari peperangan politik. Pendidikan dalam situasi ini dapat dijadikan nilai plus yang bisa didapat dengan metode massif di seluruh penjuru negeri, langsung menggenggam tuntutan hidup orang banyak dan hasilnya bisa ditinjau sesudah hari itu, atau dengan kata lain, tidak cuma membagikan citra yang baik tetapi bumi pendidikan ialah modal besar untuk jangka panjang dan menengah. 


Oleh karena itu, masing- masing menteri pendidikan yang ditunjuk oleh kepala pemerintahan hendak tetap melakukan inovasi- inovasi agar aspek yang diatur membagikan nilai plus politik itu. Kurikulum pendidikan ialah salah satu yang amat menjanjikan. Bila berhasil dalam perihal pendidikan ini dan juga mempunyai nilai plus di mata masyarakat, maka mudah mengeruk suara pada pemilu berikutnya. 


Namun pada kenyataannya, belum pasti pergantian kurikulum yang dicoba mempunyai dampak yang baik untuk masyarakat. seperti yang dapat dilihat, pergantian kurikulum yang terangkai di Indonesia tetap memiliki kasus terbaru. Sebab bisa pertanyakan, mengapa kurikulum yang sudah lama resmi setelah itu diganti? Bukankah itu meyakinkan jika kurikulum sebelumnya mempunyai kekurangan atau kelemahan? Apabila memanglah sedemikian itu, kurikulum lama hanya butuh disempurnakan, bukan diganti dengan metode menyeluruh.


Pergantian kurikulum yang ada di berbagai negara memanglah tidak lepas dari suasana politik yang sedang berjalan di negara itu. Jadi, tidak ada satu pun kurikulum lepas dari iklim politik yang sedang berjalan.Hal tersebut sudah established dalam kurikulum. Semakin cepat power politik itu bertukar, akan semakin cepat  pula pengaruh pada kurikulum.


Untuk mengatasi kasus itu, dianjurkan agar pemerintah tidak asal asalan mengotak-atik kurikulum yang sudah sah dan sedang berjalan. Pergantian kurikulum harus diulas bersama, dengan mendahulukan kebutuhan masyarakat yang mendapatkan dampak besar dari pergantian kurikulum, bukan hanya memprioritaskan politik saja.

.

Walaupun kewenangan politik terfokus pada berbagai kalangan dan individu, efektifitas dan khasiatnya dibentuk oleh berbagai institusi. Pola institusional pendidikan publik bisa jadi saja terlihat kokoh, cukup lengkap, dan hasilnya untuk dapat berhasil, tentu masing- masing ide butuh menyesuikan diri dengannya. 


Fungsi politik pendidikan dengan metode khusus pula dapat diaktualisasikan melalui proses pembelajaran. Metode pembelajaran bisa bersifat kognitif (misalnya, mendapatkan pengetahuan dasar tentang sesuatu sistem), bisa bersifat afektif (misalnya, mengidentifikasi sikap- perilaku positif dan negatif pada penguasa atau simbol-simbol), bisa bersifat evaluative (misalnya, memperkirakan peran-kedudukan politik berasal pada standar tertentu), atau bisa bersifat motivatif(misalnya, penanaman rasa ingin ikut serta). Sebagian besar unsur-unsur pendidikan itu dapat didesain serta diarahkan sedemikian rupa untuk memenuhi dorongan politik tertentu.  


Dari beberapa generasi negarawan dan pimpinan politik telah mengenali dampak yang dapat ditimbulkan oleh sistem pendidikan pada kehidupan politik. Mereka mengetahui jika negara tidak dapat membiarkan sekolah apabila ingin mencapai tujuan- tujuannya, berikut  tujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Menimbang besarnya peluang untuk memusatkan berbagai aspek kependidikan pada kebutuhan politik tertentu, tidak heran bila pendidikan sering kali memainkan peran penting dalam menghasilkan arah pergantian politik. 


Sejenis yang di informasikan oleh Sukasni dan Efendy (International Journal of Education, 2017) dalam penelitiannya jika dampak politik pada sistem pendidikan dapat menimbulkan adanya ketidak beresan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia.


Kelalaian itu dapat dicermati dari keterlibatan politik, apakah itu politik dalam perumusan tujuan

pendidikan, politik anggaran, dan politik lembaga pendidikan seperti menyiapkan guru profesional, sarana persiapan, inkonsistensi antara tujuan pendidikan dan praktek pendidikan dan antara tujuan dengan wujud evaluasi pendidikan. 


Kurikulum dikatakan berarti dalam sesuatu pendidikan karena kesuksesan sesuatu pendidikan dapat menghasilkan output atau dikenal dengan peserta didik yang bagus dan baik amat ditentukan oleh kurikulum suatu pendidikan. Kurikulum pendidikan yang kurang cocok buat siswa atau sekolah justru akan berikan kasus kasus terbaru dalam dunia pendidikan, karena kurikulum terkini belum tentu sesuai dengan siswa atau mampu dilaksanakan siswa itu apalagi bisa jadi siswa tidak siap dengan sistem terbaru yang bisa jadi dapat menyusahkan mereka, setelah itu mengapa sistem pendidikan di Indonesia hampir sering digonta- ganti, kenapa sekolah atau lembaga pendidikan tidak memprioritaskan diri pada satu sistem ataupun kurikulum supaya siswa dapat menyesuaikan dan menyongsong sistem itu dengan baik.


Akibat politik terhadap penerapan kurikulum ialah adanya penghapusan serta pencampuran beberapa mata pelajaran sejenis pada kurikulum 2013. Meniadakan serta menggabungkan beberapa mata pelajaran jadi kekhawatiran khusus untuk guru. Sebabnya, mereka terikat dalam ketetapan minimal jam membimbing yakni 24 jam pelajaran. Dalam Kurikulum 2013, guru mata pelajaran IPA untuk jenis X Sekolah Menengah Kejuruan ditiadakan. Contoh yang lain ialah penghapusan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di SMP dan SMA.


Pencampuran beberapa mata pelajaran pula berimplikasi pada nasib guru yang akan kekurangan terlebih kehilangan jam mengajar. Hal itu membuat guru menjadi risau karena tidak dapat memenuhi ketetapan jam mengajar yang sesuai buat standar kompetensi. 


Dampak politik pada kurikulum yang lain ialah minimnya kualitas guru. Terdapatnya pergantian kurikulum menimbulkan para guru harus memahami dan menerapkan kurikulum. Namun pada kenyataannya, banyak guru yang belum memahami kurikulum itu.terbukti dari adanya guru- guru yang belum mampu menyusun silabus dan RPP yang sesuai dengan prinsip klasifikasi perangkat pendidikan yang diserahkan oleh pemerintah.


Perihal ini serupa temuan studi dari Nkyabonaki ( 2013) jika faktor paling besar dalam mutu pendidikan kanak-kanak ialah kualitas guru mereka sendiri, tetapi sebab melonjaknya pendaftaran dan pelatihan pra-jabatan guru yang diperpendek, para guru hadapi masa yang lebih sulit dari sebelumnya. Mengenai ini banyak mempengaruhi penerapan kurikulum di tingkat kelas, karena guru yang mengikuti pelatihan yang pendek tidak memiliki pengetahuan yang cukup perihal dasar-dasar prinsip kurikulum dan psikologis pendidikan peserta didik.


Tujuan pemerintah mengganti kurikulum dalam pendidikan tidak lain ialah sebab ingin membetulkan mutu pendidikan supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Namun apakah seperti itu. Pada kenyataannya tidak ada pergantian mutu yang diserahkan oleh pendidikan di Indonesia, terlebih mutu pendidikan sejauh kurang lebih dalam 5 tahun ini memberikan hasil yang mengecewakan, justru pergantian kurikulum pendidikan yang sedemikian cepat menimbulkan kasus terbaru dalam dunia pendidikan, seperti perihalnya banyak prestasi anak didik akan menurun Mengenai ini dapat jadi sebab karena anak didik tidak dapat menyesuikan diri dengan sistem pendidikan pada kurikulum yang terbaru.


Politik dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mempengaruhi pada perhitungan pendidikan dan sumber daya pendidikan. Tidak cuma itu, politik pula mempengaruhi pada pergantian kurikulum. Berasal pada kronologi historis kurikulum pendidikan nasional telah terikat pergantian kurikulum dari tahun 1947 hingga tahun 2013. Pergantian kurikulum itu tampaknya terjadi disaat ada pergantian suasana perpolitikan di Indonesia. Pergantian politik tampaknya diiringi dengan adanya pergantian kebijakan- kebijakan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional. Mengenai ini membuktikan jika ada akibat politik dengan sistem pendidikan nasional yang teridentifikasi dengan Adanya pergantian kurikulum di Indonesia.


Dampak politik terhadap kurikulum dalam sistem pendidikan nasional secara aktual ialah adanya penghapusan beberapa mata pelajaran, penyusutan serta pencampuran materi pelajaran dengan tujuan efektifitas dan efisiensi untuk pendidikan. Metode perkembangan kurikulum yang cirinya senantiasa bertukar, turut dipengaruhi oleh faktor- faktor sekitar yang menyebabkan reaksi individu yang ikut serta dalam kepentingannya. 


Ambisi pada pergantian kurikulum itu menggambarkan kepentingan pendidikan yang jadi media  penerus kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi  pembuatan dan perkembangan kurikulum ialah bagian yang berkaitan antara satu sama lain. Dapat dikatakan, jika faktor- faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri menggambarkan idealisme dan pergantian keinginan masyarakat dan negara, lewat  institusi sekolah yang akan meneruskan kebudayaan.


Pengaruh iklim politik di dalam dunia pendidikan amatlah kuat, pergantian kurikulum yang disebabkan faktor politik banyak menimbulkan kasus terbaru. Namun, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan tetap bersikap kurang peduli dan tidak ingin mengambil ketetapan apapun untuk menciptakan dunia pendidikan bersih dari praktik- praktik aspek upaya politik.


Berlangganan via Email