Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lima Fokus Diplomasi Terbaru Indonesia Tahun 2021, Salah Satunya Soal Vaksin

 


Beberapa agenda penting sudah disiapkan Kementerian Luar Negeri buat melaksanakan diplomasi di tengah endemi Covid- 19 pada 2021.


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Statment Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, Rabu( 6/ 1/ 2021) menguraikan 5 fokus diplomasi Indonesia yang hendak digapai pada 2021. Apa saja fokus diplomasi itu?


Pertama, menciptakan kebebasan serta daya tahan kesehatan nasional ataupun National Health Security.


Perihal ini mencakup realisasi komitmen vaksin baik lewat kerja sama bilateral ataupun multilateral. penguatan kerja sama membuat industri kesehatan nasional industri materi utama obat, farmasi, ataupun perlengkapan kesehatan.


“ Penguatan kegiatan serupa pengembangan studi serta pemindahan teknologi serta SDM di aspek kesehatan; penguatan sistem serta metode kesiapsiagaan menghadapi wabah yang hendak tiba baik di tingkatan nasional, kawasan ataupun global,” tuturnya.


Kedua, mensupport penyembuhan ekonomi serta pembangunan terus- menerus.


Perihal ini hendak direalisasikan lewat implementasi kesepakatan Asean travel corridor agreements( TCA) serta pemakaian APEC Travel Card.


Kementerian Luar Negeri lewat perwakilan RI di luar negeri terus mendesak ekspansi inbound investment ke Indonesia. Tidak hanya itu, ekspansi akses pasar serta integrasi ekonomi wilayah baik di pasar konvensional ataupun non konvensional terus digalakkan.


Ada pula dalam menanggulangi rintangan perdagangan luar negeri, pemerintah sudah mempersiapkan kebijaksanaan termasuk kampanye negatif kepada komoditas unggulan Indonesia khususnya kelapa sawit.


Kementerian Luar Negeri sudah mempersiapkan kerja sama ekonomi serta pembangunan hijau ataupun berkepanjangan lewat penyelenggaraan showcase proyek berplatform green economy dengan negara mitra mulai semester II/ 2021.


Ketiga, menguatkan sistem proteksi WNI.


Tidak hanya tingkatkan prasarana proteksi WNI di perwakilan RI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri pula memprioritaskan proteksi anak buah kapal( ABK) yang bertugas di kapal asing.


Salah satunya dengan meluluskan roadmap ratifikasi ILO C- 188 Work in Fishing Convention, menata MoU penempatan spesial ABK perikanan dengan negeri tujuan, serta eksploitasi perjanjian pertolongan hukum timbal balik( mutual legal assistance) untuk penguatan hukum yang jelas bagi pelaksana.


Keempat, memajukan isu kawasan serta dunia.


Sebagian isu dunia serta wilayah yang jadi prioritas Indonesia pada tahun ini di antara lain merupakan isu wanita serta sukarelawan perdamaian, bentrokan Rohingya, kerja sama dengan Blaster Pasifik, serta perdamaian Palestina.


Dalam 3 tahun kedepan Indonesia sudah berkomitmen buat membagikan dorongan pada Afghanistan sebesar US$5 juta dengan fokus pemajuan nilai- nilai Islam moderat serta penguatan kedudukan wanita, tercantum lewat metode kerja sama trilateral dengan negeri mitra. Dari bagian proteksi HAM, pengusulan kembali sebagai anggota Dewan HAM pada rentang waktu 2024- 2026.


Kelima, kebijaksanaan buat melindungi kedaulatan serta integritas wilayah.


Retno sudah memastikan beberapa tahap buat membenarkan keamanan, paling utama di tapal batas baik di laut dan serta darat dengan sebagian negeri tetangga.


Di antara lain merupakan memformalkan hasil perundingan batasan laut kedaerahan di bagian Laut Sulawesi serta bagian Antara Malaka bagian selatan. Tidak hanya itu, memfinalisasi perjanjian parsial pada segmen khusus yang digapai pada negosiasi 2019- 2020 buat batasan ZEE dengan Palau. Indonesia pula hendak mengawali negosiasi dengan Filipina serta Vietnam terpaut dengan ZEE.


Sedangkan buat batasan bumi, Indonesia sudah menuntaskan demarkasi Outstanding Boundary Problems( OBP) zona Timur tercantum Pulau Sebatik. Penanganan perjanjian dengan Timor Leste pula sudah direncanakan.


“ Dengan cara spesial aku mau menekankan satu prinsip terpaut hak independensi serta hak berhak di perairan Indonesia kalau klaim apapun oleh pihak manapun wajib cocok dengan hukum global tercantum UNCLOS 1982,” tuturnya.


Dengan begitu, Indonesia bakal terus menyangkal klaim yang tidak mempunyai dasar hukum. 

Berlangganan via Email