Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ketua KPK Lantik 37 Pejabat Struktural Baru, Ini Daftar Terbarunya

 


Pimpinan Komisis Pemberantasa Korupsi( KPK) Firli Bahuri melantik 37 orang administratur anyar untuk memuat pangkat baru di lembaga tersebut bersumber pada Peraturan Komisi( Perkom) Nomor. 7 Tahun 2020 mengenai Organisasi serta Tata Kelola( Ortaka).


Perkom Ortaka itu merupakan ketentuan turunan dari Peraturan Pemerintah( PP) Nomor. 41 Tahun 2020 tengan Pengalihan pekerja KPK jadi Pegawai Aparatur Sipil serta UU Nomor. 19 Tahun 2019 mengenai Pergantian Kedua atas UU Nomor. 30 Tahun 2002 mengenai KPK.


" Mari berpikir buat bergerak dalam 3, 5, 10 tahun ke depan alhasil Indonesia betul- betul bebas korupsi serta bukan cuma mimpi," tutur Firli Bahuri di bangunan KPK Jakarta, Selasa( 5/ 1/ 2021).


Perkom Nomor. 7 tahun 2020 itu mengubah struktur badan KPK alhasil terdiri dari Sekretariat Jenderal, Delegasi Bidang Pendidikan serta Pelayanan Masyarakat, Delegasi Pencegahan serta Monitoring, Delegasi Aspek Penindakan serta Eksekusi, Delegasi Aspek Kordinasi serta Supervisi, Delegasi Aspek Data serta Informasi, Inspektorat, Pusat perancangan Strategis Pemberantasan Korupsi, Karyawan Spesial, Ahli Ucapan, serta Kepaniteraan Arahan.


Dari 37 orang administratur yang dilantik itu ada yang berawal dari dalam KPK, Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan( BPKP) ataupun perwira tinggi Polri.


Selanjutnya ini daftar 37 administratur sistemis KPK yang terkini:


1. Delegasi Aspek Pencegahan serta Monitoring Pahala Nainggolan


2. Delegasi Aspek Penindakan serta Eksekusi Irjen Pol Karyoto


3. Delegasi Aspek Koordinasi serta Pengontrolan Herry Muryanto


4. Inspektur Subroto


5. Ketua Deteksi serta Analisa Korupsi Eko Marjono


6. Ketua Manajemen Informasi Riki Arif Gunawan


7. Ketua Pelayanan Laporan serta Pengaduan Warga Tomi Murtomo


8. Ketua Koordinasi Pengontrolan I Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko


9. Ketua Koordinasi Pengontrolan II Brigjen Pol Yudhiawan


10. Ketua Koordinasi Pengontrolan III Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama


11. Ketua Koordinasi Pengontrolan IV Asep Rahmat Suwandha


12. Ketua Koordinasi Pengontrolan V Budi Waluya


13. Ketua Antikorupsi Badan Usaha Aminudin


14. Ketua Monitoring Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo


15. Ketua Jejaring Pendidikan Aida Ratna Zulaiha


16. Ketua Pembinaan Peran Dan Masyarakat Brigjen Pol Kumbul Kuswidjanto Sudjadi


17. Ketua Pendidikan serta Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi


18. Ketua Pemasyarakatan serta Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono


19. Kepala Dinas Finansial Arif Waluyo


20. Kepala Aspek Badan serta Tata Laksana Muhammad Ferdiansyah


21. Kepala Bagian Pemberitaan Yuyuk Andriati Iskak


22. Kepala Bagian Litigasi serta Proteksi Saksi Efi Laila Kholis


23. Kepala Bagian manajemen BMN serta Kerumahtanggaan Airien Marttanti Koesniar


24. Kepala Bagian Kearsipan serta Administrasi Perkantoran Sri Sembodo Adi


25. Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pencegahan serta Monitoring Hanafi Hari Susanto


26. Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Penindakan serta Eksekusi Taryanto


27. Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Koordinasi serta Pengontrolan Ike Dhanik


28. Plt Deputi Aspek Pendidikan serta Peran Dan Masyarakat Wawan Wardiana


29. Plt Ketua Gratifikasi serta Jasa Publik Syarief Hidayat


30. Plt Ketua Pencarian Aset, Pengurusan Benda Fakta serta Eksekusi Mungki Hadipratikno


31. Plt Kepala Pusat perancangan Strategis Pemberantasan Korupsi Zil Irvan Rusli


32. Plt Kepala Dinas Humas Yuyuk Andriati Iskak


33. Plt Kepala Sekretariat Kedeputian Aspek Pendidikan serta Peran Dan Masyarakat Guntur Kusmeiyano


34. Plt Kepada Bidang Pengelolaan Kinerja serta Resiko Nurul Huda


35. Plt Kepala Bidang Perencanaan Penting Sonny Hendarson


36. Plt Kepala Bagian Distribusi serta Publikasi Zulkarnain Meinardy


37. Plt Sekretaris Inspektorat Adhi Setyo Tamtomo.


Tadinya, Indonesia Corruption Watch( ICW) mempersoalkan mengenai penguraian bentuk di badan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK).


Periset ICW Kurnia Ramadhana memperhitungkan KPK sepatutnya fokus pada koreksi kemampuan dibanding merombak susunan organisasi yang berlawanan dengan hukum. Kurnia juga mempersoalkan efektivitas dari penguraian bentuk itu. 

Berlangganan via Email