Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jokowi Teken PP Terbaru Perihal Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dikebiri Kimia

 


Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah No 70/ 2020 mengenai Aturan Metode Penerapan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Perlengkapan Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas serta Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual kepada Anak pada 7 Desember 2020.


PP No 70/ 2020 itu merupakan peraturan anak dari UU No 17/ 2016 mengenai Penentuan peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/ 2016 mengenai Pergantian Kedua atas UU No 23/ 2002 mengenai Perlindungan Anak.


Diambil dari Antara, Minggu( 3/ 1/ 2021), dalam PP No 70/ 2020 itu diatur bermacam cara perihal penerapan aksi kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas, serta pemberitahuan identitas pelaku kekerasan seksual pada anak.


Salah satunya merupakan pasal 5 yang mengatakan: Aksi Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu sangat lama 2 tahun.


Aksi kebiri itu dicoba bersumber pada" penghitungan klinis" yang terdapat diatur dalam pasal 7 sebagai pemaparan dari pasal 6 huruf a, di antara lain menata masalah evaluasi penilaian klinis oleh aparat berkompeten, yang mencakup wawancara klinis serta psikiatri, pengecekan fisik, serta pengecekan penyangga.


Ada pula evaluasi klinis menempuh tata cara sebagai berikut, kementerian di aspek hukum mengantarkan pemberitahuan pada jaksa serta pemberitahuan itu dicoba sangat lelet 9 bulan saat sebelum tahanan berakhir menempuh pidana utama.


Kemudian dalam waktu durasi 7 hari kerja sehabis pemberitahuan di informasikan, jaksa mengantarkan pemberitahuan serta berkoordinasi dengan departemen di aspek kesehatan buat menilai klinis; serta evaluasi klinis diawali sangat lambat tujuh


hari kerja sehabis diterimanya pemberitahuan.


Pasal 8 di antaranya muat kesimpulan evaluasi klinis buat menentukan pelaku persetubuhan pantas ataupun tidak pantas buat dikenakan aksi kebiri kimia. Ada pula kesimpulan itu di informasikan pada jaksa sangat lelet 14 hari kerja semenjak didapat pemberitahuan dari jaksa.


Setelah itu, penerapannya diatur dalam pasal 9, khususnya ayat c mengenai penerapan aksi kebiri kimia begitu juga diartikan dalam huruf b, perihal itu dicoba selekasnya sesudah tahanan berakhir menempuh pidana utama.


Ada pula isi pasal 9, di antara lain aksi itu dicoba sesudah kesimpulan pelaku persetubuhan pantas buat dikenakan aksi kebiri kimia yang dilaksanakan dalam waktu durasi sangat lelet 7 hari kerja semenjak diterimanya kesimpulan.


Setelah itu jaksa menginstruksikan dokter untuk melakukan aksi kebiri kimia pada pelaku persetubuhan selekasnya sesudah tahanan berakhir menempuh pidana utama, aksi ini dicoba di rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit wilayah yang ditunjuk, dihadiri jaksa, perwakilan kementerian di bagian hukum, kementerian di bagian sosial, serta kementerian di bagian kesehatan.


Apabila terdapat kesimpulan pelaku tidak tidak pantas dkebiri kimia hingga penerapan ganjaran itu ditunda sangat lama 6 bulan( pasal 10 ayat 1) serta dicoba evaluasi klinis ulang.


Bila disimpulkan lagi pelakon persetubuhan tidak pantas hingga beskal memberitahukan dengan cara tercatat pada majelis hukum yang memutuskan masalah pada tingkatan awal dengan menyertakan hasil evaluasi klinis balik serta kesimpulan balik.


Sedangkan apabila pelakon melarikan diri hingga penerapan kebiri kimia ditunda serta beskal berkoordinasi dengan polisi buat mencari pelakon itu( artikel 11). 

Berlangganan via Email