Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ada UU Ciptaker, MUI Tak Lagi Tetapkan Kehalalan Produk? Ini Komentar Terbaru Kemenag

 


Kementerian Agama menerangkan kalau penentuan kehalalan produk senantiasa jadi wewenang Majelis Ulama Indonesia( MUI) walaupun Undang- Undang Cipta Kerja sudah disahkan.


Perihal itu dikatakan Sukoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal( BPJPH) Kemenag, menyusul beredarnya data keliru di media sosial dalam beberapa hari terakhir yang menerangkan kalau wewenang MUI itu digantikan kedudukannya oleh BPJPH.


“ Fatwa pemutusan kehalalan produk senantiasa jadi wewenang Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya, semacam diambil dari penjelasan resmi Kemenag, Kamis( 7/ 1/ 2021).


Terbitnya UU Nomor. 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja, jelas Sukoso, wewenang MUI untuk menentukan dalam kehalalan produk tetap menjadi wewenang dari pihak MUI. Ia memerinci, Pasal 33, UU Nomor. 33/ 2014 mengenai Jaminan Produk Halal mengurus jika penentuan kehalalan produk dicoba oleh MUI lewat penerapan Konferensi Fatwa Halal.


Sukoso menarangkan kalau keputusan yang serupa ditegaskan pula dalam Pasal 33, UU Cipta Kerja, ialah penentuan kehalalan produk dikeluarkan oleh MUI lewat Konferensi Fatwa Halal.


Selanjutnya juga diterangkan mau itu UU JPH ataupun UU Cipta Kerja, semuanya tetap berjalan sama dalam menata bahwa untuk menentukan halal atau tidaknya produk tetap menjadi wewenang MUI.


Selanjutnya dalam pernyataan Sukoso menghimbau untuk semua pihak-pihak yang memeliki penafsiran keliru perihal dari regulasi Jaminan Produk Halal supaya benar-benar dalam memahami semua aturan dari perundang-undangan JPH yang ada. Jaminan Produk Halal agar supaya benar-benar teliti dan menguasai dalam semua peraturan perundang-undangan JPH yang ada. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, itu akan membuat beberapa pihak menyesatkan pemahaman para publik dalam melihat informasi tersebut.


Sukoso juga menghimbau dalam penjelasan resmi bahwa Sebaliknya, dengan uraian yang pas serta searah dengan regulasi, hingga mereka malah bisa turut ikut serta dalam menyosialisasikan jaminan produk halal dengan tepat pada warga cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan yang resmi.

Berlangganan via Email